Komisi IX Temukan Kendala Pelaksanaan BPJS

14-02-2014 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz seusai kunjungan spesifik dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi-Maluku, Rabu (12/2) menemukan beberapa kendala yang membuat pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan berjalan kurang maksimal.

“BPJS ini memang merupakan program yang baru, namun sebenarnya gaungnya sudah sejak lama.Namun, dalam kenyataannya masih ada saja beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan di lapangan,”ungkap Irghan.

Irghan menjelaskan, hambatan yang pertama adalah kurangnya sosialisasi dari BPJS. Sehingga masyarakat menjadi bingung akan program ini. Sebut saja ketika masyarakat yang notabene sudah menjadi peserta Jamsostek atau Askes yang kini beralih ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Seharunya perubahan tersebut sudah otomatis membuat kartu peserta berubah. Tetapi pada kenyataannya di lapangan untuk menjadi peserta BPJS itu membutuhkan sebuah prosedur migrasi.

“Padahal kan tujuan dari perubahan BPJS itu agar memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan dan ketenagakerjaan,”Jelas Wakil Ketua Komisi IX ini.

Selain itu hambatan lainnya dalam program ini adalah dengan adanya sistem rujukan. Dimana ketika akan memeriksakan diri ke rumahsakit, masyarakat harus terlebih dahulu mendapati pelayanan kesehatan dari puskesmas. Kemudian Puskesmas itulah yang akan memberikan surat pengantar atau surat rujukan untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit. Hal ini menurut Politisi dari Fraksi PPP ini sangat berbeda dari sistem sebelumnya yaitu Askes.

Belum lagi dalam program BPJS ini masyarakat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membayar iuran tiap bulannya. Hingga akhirnya yang tercipta adalah kekhawatiran di masyarakat akan penggunaan dana dari iuran yang setiap bulannya akan mereka bayarkan.

Agar program BPJS ini tidak bernasib sama dengan sebelumnya yang minim peserta, maka Irghan berharap agar BPJS mampu melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan lewat media massa, namun lebih dari itu dengan mendatangi masyarakat, perusahaan dan serikat pekerja untuk menjelaskan kepada karyawan tentang program tersebut.

“Dengan sosialisasi jemput bola, akan membuat masyarakat dan para pekerja sadar akan manfaat dan pentingnya BPJS bagi dirinya,” tegasnya.(Ayu)/foto:iwan armanias/parle/ayu*

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...